Archive for the ‘Statemen’ Category

Solidaritas untuk Rakyat Palestina

Salam Kemanusian

Untuk kesekian kalinya, Israel melancarkan perang agresi ke wilayah negara tetangganya, Palestina. Kejahatan agresi (crime of aggression) dan pengeboman udara ke area pemukiman sipil adalah kejahatan perang (crime of war). Keduanya merupakan pelanggaran serius hukum humaniter maupun hukum internasional hak asasi manusia. Kejahatan tersebut merupakan yuridiksi dari International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma tahun 1998.

Perjuangan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan tanah-tanah pertaniannya, kawasan perkampungan dan desa dari aneksasi perusahaan transnasional melalui perluasan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kelautan adalah perjuangan pembaruan agraria. Demikian halnya dengan perjuangan rakyat Palestina, pada hakekatnya adalah perjuangan mempertahankan sumber-sumber agraria yang berupa tanah yang terdiri dari apa yang ada di atas dan yang terkandung di bawahnya dari aneksasi Israel.

Sikap kepala batu Israel yang tidak mengindahkan proses perdamaian Palestina-Israel, hukum internasional, dan resolusi PBB, jelas akibat posisi kuatnya yang didukung negara agresor Amerika Serikat sehingga Israel kebal terhadap sanksi internasional. Bagi Amerika, inilah ujian pertama bagi presiden Barrack Obama atas sikapnya terhadap perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina, terhadap tata dunia baru dan terhadap dunia Islam.

Dengan kami ini menyatakan

– mengutuk perang kotor yang dilancarkan Israel terhadap rakyat Palestina

– menuntut segera ditariknya serdadu-serdadu Israel dari wilayah Palestina

– menuntut pertanggungjawaban Israel atas korban agresinya.

Mengingat mandat Pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan, ” serta salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah dalam rangka”ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” maka berbagai seruan solidaritas kepada rakyat Palestina oleh organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia, selayaknya ditanggapi oleh pemerintah untuk disuarakan di level internasional. Selain itu pemerintah Indonesia, dan juga berbagai pemerintahan di dunia juga memiliki kewajiban internasional HAM – sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian internasional bidang HAM- guna melindungi penduduk sipil non combantant, terlebih anak-anak.

Selain karena mandat-mandat tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga sebagai negara pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok serta pengalaman Indonesia di Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, seharusnya bisa melakukan tindakan yang lebih maju guna menciptakan perdamaian di Palestina. Pemerintah dapat berinisiatif mengusulkan pemberian sanksi tegas kepada Israel melalui peranannya di organisasi konferensi Islam (OKI), organisasi negara produsen minyak (OPEC), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan memperluas solidaritas KAA menjadi KA3 (Konferensi Asia-Afrika- Amerika Latin) serta revitalisasi Gerakan Non Blok menjadi gerakan anti perang agresi yang mengatasnamakan perang terhadap teroris atau alasan lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah mendorong persatuan di antara faksi-faksi yang bertikai di Palestina khususnya antara FATAH dan HAMAS.

WTO MEMBUNUH RAKYAT!

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA AKSI SOLIDARITAS MELAWAN WTO
WTO MEMBUNUH RAKYAT!
Bebaskan 14 Petani yang Menjadi Tahanan Politik World Trade Organisastion (WTO) di Hong Kong
Jakarta, 9 Januari 2006

Atas nama organisasi petani, buruh, pemuda dan pelajar, serta ornop di Indonesia kami menyatakan kepedulian dan solidaritas kami terhadap penahanan 14 petani—11 dari Korea Selatan, 1 dari Cina, 1 Taiwan, dan 1 dari Jepang—yang masih ditahan oleh Kepolisian Hong Kong. Keempatbelas petani ini ditahan dengan tuduhan yang tidak masuk di akal: unlawful assembly—berkaitan pada protes anti perdagangan bebas pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO VI di Hong Kong, 13-18 Desember 2005 lalu.

Keempatbelas petani ini termasuk dari 1.300 lebih masyarakat dari seluruh dunia yang ditangkap secara bersamaan pada tanggal 18 Desember 2005 pukul 04.00 pagi waktu Hong Kong. Masyarakat dari seluruh dunia pada waktu itu menyatakan pendapat mereka dengan damai yang menyangkut kehidupan mereka: para petani, buruh, pemuda dan mahasiswa dan masyarakat sipil lain, yang juga berkaitan dengan liberalisasi yang dipaksakan oleh WTO. Bersamaan dengan itu pula, 23 petani dari Indonesia juga ditangkap, namun telah dibebaskan dalam waktu 48 jam dari waktu penangkapan.

Walaupun saat ini keempatbelas petani tersebut telah dibebaskan dengan jaminan, namun pemerintah Hong Kong atas paksaan WTO agaknya akan memaksakan hukuman maksimal terhadap mereka, dengan tuduhan unlawful assembly (pertemuan ilegal). Kami sangat peduli terhadap kehidupan mereka, dan menuntut agar keseluruhan tahanan politik WTO ini dibebaskan tanpa syarat agar mereka bisa kembali ke kehidupan mereka dan keluarganya.

Kami juga menyuarakan pandangan kritis kami terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Hong Kong pada demonstrasi anti-WTO tanggal 17 Desember 2005. Banyak dari kami yang terluka, pengejut listrik digunakan, pentungan, semprotan iritasi kulit, air bertekanan tinggi, gas air mata, dan peluru kacang juga digunakan. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia mulai dari proses penghalauan para demonstran hingga pada proses penangkapan 1.300 lebih masyarakat dari seluruh dunia tersebut. Keseluruhan dokumennya telah dikompilasi oleh organisasi hak asasi manusia. Kami menuntut pengusutan kasus ini segera, agar hak asasi manusia ditegakkan.

Pernyataan ini juga sebagai bentuk solidaritas dan aksi nyata kami terhadap perjuangan masyarakat di seluruh dunia dalam menentang liberalisasi perdagangan dalam WTO. Kami sangat menghargai dan mendukung perjuangan rakyat dan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, terutama tentang apa yang terjadi pada petani, buruh, pemuda dan pelajar, nelayan, dan rakyat lain—terutama yang dilakukan pada rangkaian aksi 13 hingga 18 Desember 2005 lalu di KTM VI WTO Hong Kong. Hal ini juga menyangkut kebijakan WTO yang membunuh petani dan seluruh rakyat, dengan dipaksakannya impor pangan—terutama beras—di Indonesia. Kami akan terus memantau secara komprehensif proses terhadap 14 petani yang masih ditahan, dan akan terus menyuarakan pembebasan terhadap mereka.

Atas nama organisasi petani, buruh, pemuda, mahasiswa, nelayan, dan ornop lain.

Globalkan perjuangan, globalkan harapan!
1. La Via Campesina, International Peasant Movement
2. FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), Federation of Indonesian Peasant Union
3. SBJ (Serikat Buruh Jabotabek)
4. FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia)
5. LS-ADI (Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia)
6. Rahayu Movement
7. LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi)
8. KAU (Koalisi Anti Utang)
9. IMWU (Indonesian Migrant Workers Union)
10. SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)
11. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
12. PPNSI (Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia)
13. IGJ (Institute for Global Justice)

——
Kontak lebih lanjut:
La Via Campesina (International Operative Secretariat), Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426 Email. viacampesina@viacampesina.org Website. http://www.viacampesina.org

Achmad Ya’kub (FSPI), Mobile. +62817712347, Muhammad Ikhwan (FSPI), Mobile. +6281932099596 Email. fspi@fspi.or.id Website. http://www.fspi.or.id

——
This letter is a part of international campaign, and also distributed all around the world in other languages, with various organizations signed expressing our solidarity to the 12 peasants.

sumber

Penangkapan Aktivis

Siaran Pers Bersama 

Soal Papua, Pemerintah Harus Menghentikan Cara-cara Kekerasan

Kami menyatakan protes keras atas peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan yang dilakukan Aparat Polres Jakarta Selatan terhadap aktivis HAM, Islah (KONTRAS), Ridho (PBHI), Arie Ariyanto (Ketua KPW PRD DKI Jakarta), Yudi (LMND), Wahyu (LS-ADI), Rius (LS-ADI), Abdul Karim (Rawing, LS-ADI), Agus Suparwono, WALHI yang tergabung dalam Front Pepera pada 28 Februari 2006.

Aparat kepolisian telah melakukan penangkapan sewenang-wenang serta penganiayaan berupa pemukulan, penendangan, di kepala, muka dan dada korban kepada para pembela HAM (human rights defender). Aparat kepolisian juga telah mencuri handphone salah seorang korban ketika melakukan penangkapan tersebut.

Sesaat setelah penangkapan itu berlangsung, para pengacara dan pendamping telah mencoba mencari informasi ke Polsek Setiabudi, Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya, namun semua membantah telah melakukan penangkapan. Pada akhirnya, para korban diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap benda dan orang (pasal 170 KUHP), penghasutan (pasal 160), penganiayaan (pasal 351 KUHP), pembubaran aksi (pasal 218 KUHP). Pemeriksaan berlangsung berlarut-larut dan memakan waktu 4 jam, hingga pukul 23.00 WIB.

Kami menilai bahwa peristiwa ini menjadi salah satu upaya shock terapy yang dilakukan negara untuk meredam kekuatan masyarakat sipil yang mendukung perjuangan rakyat Papua serta mengebiri kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan ancaman bagi kebebasan masyarakat dan demokrasi. Aparat kepolisian juga tidak mengindahkan access to justice , yaitu dengan sengaja menyembunyikan informasi ketika pendamping mencari informasi atas keberadaan korban serta mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang jujur (fair trial).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami meminta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam rangka menjawab tuntutan keadilan masyarakat Papua. Pertama , Pemerintah harus menunjukkan komitmen penegakan hukum dan HAM yang memenuhi rasa keadilan korban, termasuk menuntaskan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Freeport. Kedua, pemerintah/polisi harus menghentikan cara-cara kontraproduktif yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi seperti melakukan upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM (Human Rights Defender), serta menindak tegas aparat kepolisian yang telah melakukan penangkapan sewenang-wenang (arbitraty detention) dan penyiksaan (torture) . Ketiga , Eskplorasi SDA di Papua harus sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Papua termasuk mempertimbangkan kembali kontrak kerja dengan PT. Freeport.

Jakarta, 1 Maret 2006

Front PEPERA, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), KONTRAS, PBHI, WALHI, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), IMPARSIAL, LBH Jakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), BEM Merah Putih, ILUNI UI, PRODEM, GEMPUR, KAU, AMPT (Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah)