Archive for the ‘Jaringan’ Category

Pengalihan Aset Pemkab Asahan Kembali Dipermasalahkan

Sekelompok mahasiswa Asahan yang tergabung dalam Lingkar Study Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) kembali mempermasalahkan pengalihan aset Pemkab Asahan. Bahkan membawa persoalan pengalihan aset Pemkab Asahan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), baru-baru ini. Pasalnya, mereka merasa tidak puas atas kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran dalam mengusut kasus pengalihan lahan eks RS Panti Nirmala di Kecamatan Limapuluh.

“Di depan gedung Kejagung RI di Jakarta kami melakukan aksi yang akhirnya diterima oleh Kasubdit Hubungan Antar-Lembaga Non Pemerintah (Hubaga) Kejagung RI Aditya Susanto,” ungkap Aditiya Prahmana kepada sejumlah wartawan, Rabu (2/1), di Kisaran.

Diakuinya, aksi yang dilakukan pada 27 Desember 2007 lalu semata-mata bertujuan agar supremasi hukum yang menjadi agenda reformasi dapat terwujud. “Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menegakkan supremasi hukum, apalagi kasus ini sudah dua tahun lebih tidak menunjukkan titik terang,” ungkapnya lagi sekaligus mengakui bahwa hal itu juga merupakan bentuk protes kepada pihak Kejari Kisaran.

Saat melakukan aksi yang dikoordinir bersama rekannya Ahmad Fitriadi dan kemudian diterima pihak Kejagung, mereka memaparkan kronologi persoalan Panti Nirmala yang melibatkan orang nomor satu di Asahan. Mereka juga mendapat sambutan positif dari pihak Kejagung, bahkan pihaknya ditawari bila dalam tempo 2 minggu ini berkas yang diserahkan tidak digubris, diharapkan ada delegasi mahasiswa untuk mempertanyakan itu kembali.

“Mudah-mudahan dengan turunnya kami ke Kejagung, kasus ini akan diangkat kembali,” ungkap mahasiswa tersebut.

Dalam kesempatan itu, mereka juga beraudiensi ke DPR RI membawa persoalan itu dengan harapan pihak DPR RI dapat melakukan tekanan politik dalam mempercepat penanganan kasus tersebut.

“Di DPR RI kami bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq,” ungkap Aditiya yang juga Sekjend LS-ADI.

Dari pertemuan itu, anggota DPR RI berjanji akan membahas persoalan tersebut dan selanjutnya dilimpahkan ke Komisi II untuk ditindaklanjuti ke instansi penyidik hukum. “Besar harapan kami dan harapan masyarakat Asahan persoalan ini akan diusut secara tuntas,” tandasnya lagi.

Dirinya menyadari bahwa kasus Panti Nirmala yang mengendap lebih dua tahun merupakan simbol kebobrokan supremasi hukum di Asahan. “Kasus ini menjadi simbol kebobrokan supremasi hukum di Asahan,” tukasnya lagi.

Karena pada awal pemeriksaan ini, direktur salah satu developer sudah sempat ditahan oleh Kejari Kisaran, namun akhirnya dibantar karena pertimbangan kondisi kesehatan. Sementara Bupati Asahan Drs H Risuddin telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana terlihat dalam surat mohon izin pemeriksaan yang dilayangkan oleh Kejari Kisaran kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menyikapi hal itu, Koordinator LBH Publiek Zasnis Sulungs menyambut positif apa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Asahan yang peduli terhadap supremasi hukum, dengan membawa persoalan ke pemerintah pusat.

Bahkan, pihaknya juga telah meminta bantuan kepada lembaga ICW di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan ICW di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus itu,” ungkap Zasnis.

Sementara itu, Bupati Asahan Drs H Risuddin yang dikonfirmasi sejumlah wartawan beberapa waktu lalu dan telah dilansir di media cetak mengakui bahwa pengalihan lahan seluas 12,09 hektar dilakukan secara cuma-cuma dan lahan itu juga tidak termasuk dalam aset daerah.

Apalagi dalam proses ruilslag itu, mantan Bupati Asahan Rihold Sihotang memiliki andil dalam pengalihan lahan tersebut. “Kalaulah itu merugikan negara, harusnya mantan Bupati Asahan diperiksa terlebih dahulu,” ungkapnya sebagaimana yang dikutip dari salah satu media massa.

Bahkan, dirinya menyangkal bahwa ada kerugian negara akibat hal tersebut, sebab pengalihan lahan dilakukan secara cuma-cuma kepada masuarakat apalagi diperuntukkan untuk membangun perumahan PNS, anggota TNI/Polri dan masyarakat,” sebutnya lagi.

Terlepas dari semua itu, yang jelas pihak penyidik harus mengusut kasus tersebut, hingga akhirnya ditemukan titik terang tentang penyimpangan atau tidak dalam pengalihan lahan.

“Proses hukum yang seharusnya membuktikan bahwa pengalihan itu telah merugikan negara atau tidak,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kisaran, Raja Kamaluddin, menanggapi hal ini.

Sumber: Harian Global

Bank Dunia dan IMF harus dibubarkan

Bank Dunia dan IMF harus dibubarkan. Pernyataan itu terlontar dalam konferensi pers yang digelar GERAK LAWAN di depan kantor Bank Dunia, di gedung BEJ Jakarta, Selasa (13/9). Bank Dunia dan IMF yang akan menggelar pertemuan tahunannya di Singapura pada 19-20 September nanti akan diprotes sejumlah organisasi rakyat dan LSM dari berbagai belahan dunia.

Protes puluhan organisasi tersebut difokuskan di tiga titik, yaitu di Jakarta, Batam dan Singapura. Para aktivis menganggap Bank Dunia dan IMF selama ini hanya memiskinkan negara-negara yang dunia ketiga. Kedua lembaga keuangan dunia itu secara sengaja memberikan utang kepada negara-negara miskin dengan berkedok bantuan. Padahal selama ini utang-utang tersebut hanya membangkrutkan perekonomian negara-negara miskin.

Lebih jauh lagi, Bank Dunia dan IMF seringkali ikut campur dalam urusan kebijakan di negara-negara penerima utang. Akibatnya, kebijakan di negara-negara pengutang lebih berpihak kepada kaum pemodal sehingga kesejahteraan rakyat dikorbankan.

Oleh karena itu, Bank Dunia dan IMF dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat di negara-negara miskin. Atas perannya itu, Bank Dunia dan IMF patut dibubarkan.

GERAK LAWAN adalah gabungan sejumlah Organisasi Rakyat dan LSM untuk melawan penjajahan baru. Mereka terdiri dari, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31).

Sumber