Archive for the ‘Artikel’ Category

Jangan Memberangus Ormas

Republika, Jumat, 16 Juni 2006

Jangan Memberangus Ormas

Oleh : Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)

Saat ini, berkembang pemikiran agar pemerintah membubarkan beberapa ormas yang dianggap menjadi sumber dan biang keladi terjadinya kekerasan di
Indonesia. Ide ini dipicu oleh kenyataan maraknya penggunaan kekerasan dalam mengatasi perbedaan pendapat dan paham ketika menghadapi persoalan yang menimpa bangsa
Indonesia.

Ide ini disambut pemerintah dengan sigap. Menteri Dalam Negeri menyatakan akan melakukan penertiban terhadap beberapa ormas (dan juga LSM) yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Selain itu ditemukan beberapa ormas dan LSM yang mengarah pada permusuhan dan SARA (TNR, 8/6).

Penertiban dilaksanakan dengan dasar Undang-undang No 8/1985 tentang Ormas dan Peraturan Pemerintah No 18/1986 tentang Ormas. Dalam aturan tersebut ormas dan LSM dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebarkan permusuhan dan SARA, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, merongrong kewibawaan dan mendiskreditkan pemerintah, menghambat program pembangunan, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Tak cukup dengan hal itu, Presiden SBY juga mengungkapkan janji akan memberi sanksi bagi beberapa ormas yang dinilai cenderung melakukan kekerasan. Ormas semisal FPI, MMI, dan FBR disebut presiden sebagai contohnya. Tetapi juru bicara Presiden meralat pernyataan bahwa Presiden menyebut nama-nama ormas yang dimaksud (Detik.com, 14/6).

Ormas dan parpol

Memang, salah satu yang tersisa dalam laju transisi demokrasi
Indonesia saat ini adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat ketika menghadapi persoalan bangsa. Terbiasa dengan satu pandangan dan sikap dominan pemerintah, ‘masyarakat baru’ reformasi, kini dikejutkan dengan kenyataan bahwa satu prinsip tertentu dapat disikapi dengan berbagai pendapat.

Tak jelas benar dari mana datangnya ide dan nafsu untuk memberangus ormas-ormas yang ada dan legal. Satu sikap dan cara yang sejak zaman orde baru ditentang, kini seolah mendapat kembali legalisasi hukumnya. Uniknya sikap inipun didasarkan pada nilai demokrasi. Demokrasi, katanya, tak boleh anarki. Dan karenanya, harus ada seperangkat cara untuk memberangus keberadaan ormas yang dinilai meresahkan masyarakat. Cara pandang ini, tak sepenuhnya salah.

Memang semestinya harus ada cara yang tepat untuk menutup sebuah organisasi yang dirasakan sangat tidak sesuai dengan dasar-dasar satu negara. Sekalipun begitu, cara ini –jika tak dikelola dengan baik dan hati-hati– akan dapat berimplikasi serius dan bahkan dapat mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri.

Lebih-lebih pemberangusan tersebut diserahkan sepenuhnya ke tangan pemerintah. Satu sikap yang bukan saja mundur tetapi juga seolah menyerahkan ‘daging kepada singa’. Inilah kebiasaan bangsa kita yang seolah tak pernah berubah. Memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah untuk mengatasi segala hal yang sesungguhnya menjadi urusan masyarakat sipil. Kegagalan membangun dialog sesama warga akhirnya berujung kepada kekuasaan pemerintah.

Mendasarkan sikap pada UU No 8/1985 tentang Ormas akan menimbulkan banyak kontradiski. Pertama, UU ini sendiri mestinya sudah harus dibatalkan. Sebab UU No 8/1985 pada dasarnya dibuat untuk memperkuat kekuasan rezim orde baru. UU ini sepenuhnya bersifat sentralistik dan menempatkan pemerintah memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur kehidupan organisasional masyarakat sipil di mana seluruh ormas harus masuk ke dalam pembinaan pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pembekuan dan pembubaran terhadap pengurus ormas apabila ormas melakukan kegiatan yang dilarang dalam undang-undang keormasan, tanpa ada prosedur pengawasan lewat jalur hukum dalam penggunaan wewenang ini (Pasal 12- 13).

UU ini juga menempatkan kewajiban ormas untuk menganut satu-satunya paham ideologi bernegara yakni pancasila. Hal ini terlihat di dalam isi dan penjelasan UU No 8/1985 tersebut yang menyebut kata ”Pancasila” sebanyak 29 kali. Karena itu, pemerintah dapat membubarkan ormas jika tidak menganut Pancasila. Selain itu, demi memudahkan kontrol, negara juga tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi.

Karena semangatnya memberi ruang kekuasaan bagi pemerintah begitu besar, maka napas dalam UU itu terlihat sangat kontradiktif dengan semangat reformasi. Dalam UU ini, pemerintah ditempatkan sebagai penentu segalanya. Jelas sistem ini tak akan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat. Kehidupan ormas di zaman orde baru merupakan contoh nyata akibat UU No 8/1985 yang represif.

Kedua, sejalan dengan perkembangan reformasi, UU yang senapas dengan UU No 8/1985 ini telah dicabut. Sebut saja UU yang mengatur tentang partai politik dan sistem pemilu. Berbeda jauh dengan UU sebelumnya, UU No 31/2002 tentang Partai Politik bahkan tak mewajibkan parpol menyebut Pancasila sebagai satu-satunya dasar dan ideologi parpol. Parpol bahkan dapat mencantumkan ciri tertentu parpolnya selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU Parpol (pasal 5 ayat 2).

Ketiga, masih mengikuti logika UU Parpol, tata cara pembubaran parpol pun diatur sedemikian rupa. Tak ada satu lembaga pun tak terkecuali pemerintah yang dapat membubarkan parpol kecuali Mahkamah Konstitusi (pasal 20c). Pembubaran hanya dapat dilakukan setelah mereka terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh UU. Seperti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 45, mengancam NKRI, dan menganut paham Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dalam konteks inilah maka pembubaran ormas semestinya hanya dapat dilaksanakan melalui pengadilan. Harus ada pengadilan yang layak bagi setiap ormas yang hendak dibubarkan. Hak mereka untuk membela diri tetap harus dijamin. Dalam hal ini, semestinya kewenangan pemerintah hanya bersifat administratif. Yakni menjalankan administrasi keputusan pengadilan atas satu ormas tertentu.

Pelayan

Sejalan dengan itu, saat ini, pemerintah sendiri melalui Menteri Pendayaan Aparatur Negara sudah menyerahkan draf RUU Administrasi Negara kepada DPR. Dalam RUU tersebut dengan tegas dibedakan antara pemerintah dan negara: Dua indentitas yang selama ini sangat kabur di
Indonesia.

Prinsip utama dari RUU ini adalah menempatkan pemerintah sebagai semata-mata pelayan masyarakat, bukan penguasa mereka. Sekalipun begitu, karena dalam pelayanan tersebut membutuhkan seperangkat peraturan, pemerintah diberi wewenang diskresi; wewenang otoritatif pemerintah untuk membuat kebijakan secara sepihak. Tapi jelas, diskresi bukan untuk otoritarianisme. Karena itu, diskresi hanya mungkin diterapkan dengan semangat membela korban (objek) diskresi.

Karena pada hakekatnya keberadaan partai politik dan ormas tidak berbeda jauh, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama yakni melakukan agregasi politik atas kepentingan masyarakat luas maka sudah semestinya ruh dan prinsip-prinsip pengaturan atas dua model organisasi ini pun tidak berbeda. Dengan begitu, pembubaran ormas hanya mungkin dilakukan setelah melalui proses pengadilan. Bukan atas dasar kekuasaan pemerintah. Inilah yang membedakan zaman orde baru dengan era reformasi.

Ikhtisar

Menyerahkan pemberangusan ormas dan LSM kepada pemerintah sama dengan menyerahkan ‘daging kepada singa’. Seperti memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah untuk mengatasi urusan masyarakat sipil.

Pembubaran ormas tak tepat didasarkan pada UU No 8/1985 tentang Ormas. UU untuk memperkuat kekuasaan orde baru tersebut mestinya sudah dibatalkan karena tak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

Pembubaran ormas harus diserahkan kepada pengadilan, bukan pemerintah. Pembubaran ormas oleh pemerintah hendaknya hanya bersifat admnistratif, yaitu menjalankan putusan pengadilan.[]

Terminal III dan Perlindungan terhadap Buruh Migran

Terminal III dan Perlindungan terhadap Buruh Migran

Oleh: Lisa Noor Humaidah
Dalam kebijakannya mengenai pemulangan buruh ke Tanah Air, pemerintah selalu menyediakan terminal khusus bagi buruh migran yang akan kembali ke daerahnya masing-masing.

Penelitian tentang Sistem Transit untuk Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan Institute for Ecosoc Rights menyebutkan, kebijakan penempatan pemulangan ini berlangsung sejak tahun 1986.

Penelitian yang sama juga menyebutkan, sejak tahun 1986 pengelola tempat transit berganti sampai 10 kali. Kebijakan terakhir pemulangan ini kemudian dikelola langsung oleh Koperasi Pelita Depnakertrans RI dengan tempat transit di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta.

Dari 10 kali berganti pengelola, tidak ada kebijakan permanen yang mampu melindungi buruh migran. Pemerasan, penipuan, dan praktik percaloan tak pernah habis dan selalu berulang pada pola sama. Meskipun demikian, kebijakan menempatkan TKI/TKW pada ruang transit khusus tetap tidak berubah. Menurut Depnakertrans, pemisahan itu dimaksudkan agar proses pendataan serta keamanan dan kenyamanan TKI/TKW terjamin.

Kebijakan baru

Ketika pemerintahan berganti, muncul kebijakan baru. Depnakertrans mengeluarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B 221/MEN/TKLN/IV/2005 yang mengatur keluarga tidak boleh menjemput buruh migran yang akan kembali ke kampung halaman untuk alasan keamanan TKI/TKW.

Berdasarkan hasil pemantauan tim Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM) pada 2 Juni 2005, kebijakan baru ini menunjukkan semakin tertibnya pengaturan kepulangan buruh migran ke wilayah masing-masing. Tidak terlihat lagi calo yang sebelumnya berkeliaran di sekitar Terminal III.

Namun, buruh migran yang tinggal dekat bandara, seperti Tangerang dan Banten, mengeluh karena dijemput keluarga lebih nyaman dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan angkutan yang disediakan Depnakertrans. Masalah lain, mereka harus menginap beberapa hari di ruang transit, menunggu mendapat tiket pesawat atau kapal laut yang berarti harus membeli makan di kantin Terminal III yang harganya relatif lebih mahal.

Persoalan lain adalah pelayanan buruh migran yang menjadi korban. Data yang didapatkan GPPBM dari tim Satuan Tugas Terminal III pada 2 Juni 2005 menunjukkan, sekitar 14,8 persen TKI/TKW yang pulang melalui Terminal III mengalami masalah, seperti sakit, korban kekerasan, atau gaji yang tidak dibayar.

Jumlah buruh migran yang pulang melalui Terminal III ini pada bulan Januari-Mei 2005 adalah 122.702 orang atau rata-rata 818 orang per hari, 94 persen perempuan dan sisanya laki-laki.

Dalam melayani buruh migran bermasalah, terlihat belum ada penanganan menggunakan perspektif korban. Hal ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan petugas sebab petugas di sana bekerja hampir 24 jam nonstop. Jika dirata-rata secara kasar dengan memasukkan petugas yang melayani buruh migran sebanyak lima orang, per hari rata-rata mereka menangani 15 orang korban.

Salah satu cara mengatasi hal ini adalah membuat pelatihan penanganan korban dengan memakai perspektif korban dan penanganan trauma, serta menyediakan ruang istirahat tertutup bagi buruh migran yang terpaksa menginap di sana.

Membangun transparansi

Pekerjaan rumah berikutnya adalah transparansi dana pengelolaan. Berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, TKI/TKW yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp 25.000. Merujuk data rata-rata buruh migran yang pulang melalui Terminal III di atas, jika per bulan 24.540 orang pulang, maka jumlah uang terkumpul Rp 613.500 juta. Dana ini cukup memadai untuk peningkatan pelayanan bagi buruh migran.

Digunakan untuk apa uang Rp 25.000 itu? Berdasarkan informasi petugas Satuan Tugas Depnakertrans, uang ini digunakan untuk 1) subsidi kepada TKW/TKI yang tidak memiliki uang untuk pulang, 2) membiayai TKW/TKI yang sakit, 3) biaya jasa ke perusahaan yang mempekerjakan porter (Rp 5.000/TKI), 4) biaya operasional komputer, 5) pemeliharaan fasilitas, 6) gaji karyawan swasta yang dipekerjakan satgas.

Kondisi pelayanan yang pas-pasan seperti di atas serta keluhan TKI/TKW bermasalah yang menginformasikan mereka tetap membayar uang transportasi setengah dari harga yang dipatok walaupun telah melapor dirinya tak mampu membayar (pemantauan GPPBM, 2 Juni 2005) membuktikan bahwa pelayanan bagi buruh migran di Terminal III belum optimal.

Harapan

Uraian di atas menyisakan harapan untuk perbaikan sistem perlindungan bagi buruh migran secara menyeluruh dan gagasan untuk memisahkan proses pemulangan buruh migran harus terus dikaji ulang.

Jika alasan yang dikemukakan adalah pendataan buruh migran yang baru tiba, mengapa tidak dibuat sistem yang memungkinkan pendataan dilakukan ketika mereka melalui Terminal II. Misalnya, pada desk pemeriksaan imigrasi dibuatkan jalur khusus bagi penumpang mantan buruh migran.

Jika Terminal III tetap dibutuhkan, mengapa tidak dibuat sistem di mana buruh migran bisa memilih cara pulang ke kampung. Di sana cukup disediakan ruang di mana mereka dengan mudah mengakses tata cara kepulangan yang mudah, aman, dan cepat, baik melalui Terminal II maupun Terminal III. Kebijakan memberi ruang khusus dan pelarangan orangtua untuk menjemput menunjukkan masih belum diberikannya hak mendasar buruh migran untuk memilih kebutuhannya sendiri.

Asumsi saya, kebijakan itu terkait dengan anggapan bahwa buruh migran bodoh, mudah ditipu, dan seterusnya. Justru pemecahannya adalah membangun sistem di mana mereka mudah mendapat informasi seluas-luasnya serta jaminan perlindungan seutuhnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Lisa Noor Humaidah Koordinator Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi Komnas Perempuan dan Anggota Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran

Hidup itu Aliran, Aliran itu Hidup

Upload 04 Feb 2002 | 2.799 kata
Sosok
Hidup itu Aliran, Aliran itu Hidup
Gadis Arivia, Jurnal Perempuan, dan gerakan feminisme
Oleh Lisa Noor Humaidah

Kulihat Ibu Pertiwi,
sedang bersusah hati
Air matanya berlinang,
Mas intan yang kau kenang…

SUATU siang yang terik pada Februari 1998, beberapa ibu dengan dandanan rapi, berkacamata hitam, mengadakan demonstrasi. Isunya kelangkaan susu dan lagu Ibu Pertiwi dinyanyikan penuh perasaan di bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Saat itu, di tengah krisis ekonomi yang parah, di mana nilai tukar rupiah terhadap dollar melorot terus, susu bayi jadi barang langka. Susu mewakili denyut kehidupan para ibu. Mereka pun turun ke jalan, menggugah kesadaran. Mereka bernyanyi, mengadu pada ibu pertiwi. Bunga mawar dibagikan.

Wartawan ramai berkerumun, mengambil foto, melakukan wawancara, pendek kata, ramai. Tidak disangka polisi bertindak. Mereka bergegas menangkap para ibu itu. “Saya yang bertanggung jawab, jangan bawa teman-teman kami,” teriak Karlina Leksono di tengah hiruk-pikuk.

Tapi tiga ibu akhirnya dibawa ke kantor polisi: Karlina Leksono, Gadis Arivia, dan Wilasih Noviani. Ketiganya cantik, wangi, dan tak pelak media pun berebut menampilkan adegan penangkapan mereka. Nama Karlina Leksono mencuat cepat sebagai pemimpin rombongan itu, tapi Gadis Arivia, yang sekarang jadi orang nomor satu Jurnal Perempuan, juga masuk dalam sorotan.

Momen itu melontarkan Gadis Arivia ke sorotan publik. Tapi tak banyak yang tahu bahwa dari bayi sampai beranjak dewasa, Gadis menikmati hidupnya berkeliling dari satu negara ke negara lain. Ayahnya Arif Effendi, yang berdarah Melayu Deli, bekerja buat British Council, sebuah lembaga kebudayaan kerajaan Inggris. Ibunya Atikah, lahir di Pematang Siantar Medan, berdarah campuran Aceh dan Minang. Semasa mudanya Atikah aktivis Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah.

Ketika Atikah hamil sembilan bulan, suami istri ini ada di New Delhi. Si bayi mungil lahir pada 4 September 1964 ketika Arif Effendi bertugas ke Etiopia. Seorang teman keluarga usul bayi itu dinamakan Gadis. Begitu Arif kembali, nama Gadis diberi tambahan di belakangnya, Arivia.

“Arif itu nama ayahnya. Via dari nama neneknya Lathifah,” kata Atikah beberapa waktu lalu pada saya.

Gadis Arivia anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Empat orang perempuan dan lima orang laki-laki dalam keluarganya. Baru berumur dua minggu, Gadis beserta keluarga besarnya pindah ke Etiopia. Setelah dua tahun menetap di Etiopia, mereka pulang ke Indonesia dan tinggal selama tiga tahun di negeri sendiri. Tiga tahun berikutnya, Arif Effendi ditugaskan ke Budapest, Hongaria. Gadis mengenyam pendidikan dasar di British Embassy School Budapest selama empat tahun. Hanya empat tahun ayahnya kembali lagi ke Indonesia. Di Jakarta, Gadis sempat masuk ke sekolah menengah pertama di daerah Tebet, dekat kediaman mereka sekeluarga. Namun, hanya sampai kelas satu. Menurut Atikah, Gadis kesulitan mengikuti mata pelajaran yang secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia.

“Kami seringkali mengajak mereka bicara dengan bahasa Indonesia akan tetapi mereka lebih cepat menangkap jika diajak bicara dengan menggunakan bahasa Inggris,” kata Atikah.

Tapi periode Jakarta itu juga diwarnai kesedihan. Si ayah sakit parah. Pada Juli 1977 dia menghembuskan napas terakhir dalam usia 55 tahun.

Kakak Gadis nomor dua, Arrizal Effendi, yang kebetulan jadi diplomat, waktu itu ditugaskan di Washington. Karena kakaknya itulah, Atikah mengizinkan Gadis yang baru beranjak remaja, melanjutkan sekolah di Amerika Serikat. Gadis menyelesaikan sekolahnya di Mc. Lean High School Virginia Amerika.

Lulus sekolah menengah di Virginia dan Gadis melanjutkan studinya di Program Diploma III Sastra Prancis Universitas Indonesia. “Ibu saya merasa anak perempuannya harus dekat dengan dia,” kata Gadis pada saya. Kenapa Sastra Prancis? Gadis ternyata mencintai Paris ketika ayahnya sering mengajak mereka sekeluarga keliling Eropa.

Gadis terkesan dengan gaya hidup penduduk Paris. Kotanya indah, nyaman, menyisakan kesan yang mendalam sampai di usia dewasanya. Waktu sekolah di Virginia, Gadis juga banyak membaca buku-buku para pemikir Prancis seperti Albert Camus, Simone d’Beauvoir, dan Jean Paul Sartre.

Ceritanya, Gadis dituntut membuat makalah tentang mereka. Beberapa temannya ada yang menguasai dengan baik bahasa Prancis. “Jadi, sering saya merasa paper saya kurang bagus dibanding dengan mereka, mungkin karena saya inferior juga, kok yang lain bisa, saya nggak bisa,” katanya.

Di sela-sela waktu kuliah pada awal 1980-an itu, dia sering datang ke Central Cultural Francise atau Pusat Kebudayaan Prancis di Jalan Salemba Raya Jakarta. Dia mengunjungi perpustakaan dan banyak membaca buku-buku para tokoh filsafat Prancis. Dari sinilah ketertarikannya pada filsafat bertambah besar. Setelah program diploma selesai, Gadis melanjutkan studi filsafat di Universitas Indonesia.

PADA 1990-an ada seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, namanya Asikin Arif, yang baru datang dari Jerman. Asikin membawa pemikiran baru tentang postmodernisme. Ini adalah sebuah gerakan, mula-mula berasal dari kritik seni, arsitektur, dan filsafat, tapi berkembang jadi skeptisisme yang sistematis terhadap teori-teori lama tentang modernisasi dan industrialisasi. Gadis merasa kena virus teori ini. Dia turut memopulerkannya dengan membentuk kelompok diskusi yang diberi nama Lingkaran Studi Filsafat. Dari sinilah Gadis mulai mengenal Jacques Derrida, tokoh gerakan posmodernisme dari Prancis, yang terkenal karena teorinya tentang dekonstruksi dalam filsafat Barat.

Keinginan pergi ke Prancis semakin kuat. Gadis ingin bertemu Jacques Derrida. Tujuannya adalah Ecole Haute Etudes Scientifique Sociale, sebuah perguruan tinggi ilmu sosial di mana Derrida mengajar.

“Waktu itu tidak ada jatah beasiswa dari pemerintah Indonesia apalagi untuk ilmu sosial seperti filsafat. Tapi saya optimis saja,” katanya. Optimisme yang positif karena Gadis pun mendapat beasiswa itu.

Dua tahun di Prancis, antara 1992 dan 1994, menurut Gadis, merupakan salah satu masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Dia punya waktu bergelut dengan buku-buku. Dia punya waktu untuk diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Keinginannya mengikuti kuliah Derrida berhasil.

“Mahasiswa dari Dunia Ketiga punya kans besar untuk mengikuti kuliah itu.”

“Mungkin juga karena jauh dan terkenal miskin,” katanya, tertawa lepas ketika saya wawancarai.

Derrida sangat populer waktu itu walau teorinya tentang dekonstruksi diperkenalkannya sejak 1968. “Dia orangnya cakep, motivasinya mungkin karena cakep juga. Dia orang besar, pintar tapi masih mau ngobrol dengan siapa pun dan tidak mengambil jarak. Fansnya banyak banget.”

LAHIRNYA Yayasan Jurnal Perempuan berawal ketika Gadis Arivia ingin mengenalkan wacana feminisme pada teman-temannya sewaktu dia kuliah filsafat. “Motivasinya hanya kegairahan mengetahui saja, ingin mempelajari sesuatu teori yang baru. Temen-temen saya yang kebanyakan laki-laki sangat dekat dengan teori Marxis, studi teori kritis, bagi saya hal tersebut membosankan.”

Menurut Barbara Smith, salah seorang pemikir feminisme, dalam pidatonya pada 1979 yang dibukukan dengan judul All The Women Are White, All The Blacks Are Men, But Some Of Us Are Brave, feminisme adalah teori dan praktek politik yang berjuang untuk membebaskan semua perempuan “dari berbagai warna kulit, dari berbagai kelas sosial, perempuan miskin, perempuan Yahudi, perempuan cacat, lesbian, perempuan tua –maupun perempuan kulit putih, yang kaya, yang heteroseksual. Apapun yang kurang dari visi tentang pembebasan total ini bukanlah feminisme, tapi hanya penonjolan sifat perempuan yang berlebihan.”

Ketertarikan Gadis dipertajam dengan kesempatan diskusi bersama dosennya Toeti Herati Nurhadi. Banyak buku tentang feminisme yang dipinjam Gadis dari perpustakaan Toeti. “Ibu Toeti sering ke luar negeri dan membeli buku-buku bagus soal perempuan,” kata Gadis.

Gadis mengatakan dia tak punya misi untuk habis-habisan membela perempuan atau merasa sependeritaan dengan perempuan. Tidak lebih karena feminisme termasuk teori baru dan menarik. Walau Gadis terkadang ingin mendalami wacana feminisme karena solidaritas keperempuanannya terhadap perempuan dari kelas menengah ke atas.

Mereka tak bisa menikmati kebebasan seperti dirinya. Mereka terkungkung oleh norma, mitos dan peraturan dalam masyarakat yang sangat memojokkan perempuan. Mulai dari kebebasan memilih mau menikah dengan siapa, berhubungan seksual dengan siapa atau bergaul dengan siapa. Seringkali dia merasa masih cukup beruntung dilahirkan dalam keluarga yang cukup liberal dan sangat menghargai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup.

Setelah pulang dari Prancis, Gadis melanjutkan mengajar studi feminisme dan filsafat kontemporer. “Bahan-bahannya sulit terutama karena buku-bukunya berbahasa Inggris. Mahasiswa saya kesulitan. Saya bikin buletin.”

Buletin tersebut jadi majalah. “Dicetak 200 eksemplar, taruh di toko buku langsung habis,” kenang Gadis. Kisah berdirinya yayasan perempuan ini pun berlanjut.

Lembaga dana Amerika Serikat The Ford Foundation tertarik dengan bulletin yang menampilkan teori dan perkembangan feminisme itu. Mereka bersedia mendanai. Syaratnya lembaga ini harus legal secara hukum. Ada pendirinya, ada namanya. Asikin Arif, yang memperkenalkan Derrida pada Gadis, turut membantunya.

“Waktu itu Gadis butuh modal awal pendirian yayasan. Kita sama-sama ke bank waktu itu. Nggak banyak, cuma empat juta. Itu pun segera dikembalikan setelah yayasan berdiri,” kata Asikin.

“Jurnal perempuan awalnya bukan bikin LSM, hanya bahan bacaan. Kok ternyata diminati, ya udah. Kita mulai kerja dari tiga orang, enam orang, 15 orang dan berkembang terus sampai sekarang 20 orang,” kata Gadis

Hidup Yayasan Jurnal Perempuan, yang kini dipimpin Gadis, 60 persen bergantung dengan lembaga dana. Beberapa nama lembaga dana international pernah membantu mereka seperti Canada International Development Agency maupun beberapa perusahaan seperti The Body Shop, Martha Tilaar, Rio Tinto, dan Philip Morris.

Gadis tak pernah membayangkan Yayasan Jurnal Perempuan yang menerbitkan jurnal ilmiah soal feminisme dan program radio Jurnal Perempuan akan bertahan sampai sekarang. Kedua produk tersebut satu dari sedikit media alternatif bagi perempuan di Indonesia. Jurnal berisi tulisan-tulisan yang sarat dengan teori feminisme dan dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas, mahasiswa dan akademisi. Ada pun program radio, yang idenya baru muncul pada 1999, ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah. Program radio ini membahas isu perempuan dan dikemas populer. Sekarang sebanyak 102 stasiun radio memutar program radio Jurnal Perempuan.

Sirkulasi Jurnal Perempuan—formatnya sedikit banyak meniru majalah Granta, sebuah majalah internasional ukuran saku—lumayan banyak untuk standar jurnal serius di Indonesia. Mereka mencetak 2.000 eksemplar tiap dua bulan, dengan prosentase konsumsi antara 10-30 persen tiap penerbitannya.

MENARIK, anggun, cantik dan ramah. Itu kesan pertama yang saya rasakan ketika bertemu Gadis Arivia awal tahun lalu di sebuah acara Yayasan Jurnal Perempuan. Saya diundang sebagai seorang peserta training jurnalisme berperspektif gender selama lima hari di kantor Jurnal Perempuan. Setelah acara usai, saya magang di Yayasan Jurnal perempuan selama tiga bulan, dari Mei sampai Agustus 2001.

Ketika berkunjung di rumahnya yang asri di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, salah satu kawasan elit di metropolitan ini, saya sempat bicara cukup banyak dengannya. Agak berat juga buat menyentuh isu pertemanan tapi saya tanyakan pada Gadis soal hubungannya dengan Karlina Leksono, salah satu rekan seperjuangan dalam demonstrasi susu.

“Nggak ada persoalan pada awalnya,” kata Gadis. Kisah itu berawal dari seorang jurnalis, Umi Lasminah, yang ingin mengubah status pekerjaannya menjadi paruh waktu. Pengajuan ini tak disetujui oleh pihak Yayasan Jurnal Perempuan. Sebelumnya Umi juga pernah melakukan cuti tanpa persetujuan kantor. Yang kedua, Laora Arkeman, yang dianggap melanggar peraturan kantor dengan membawa teman menginap dan menggunakan fasilitas kantor. Tindakan yang dilakukan oleh kedua jurnalis tersebut dianggap melanggar peraturan kantor. Atas dasar kesepakatan rapat Yayasan Jurnal Perempuan, yang disetujui seluruh peserta rapat, diputuskan mereka berdua diberhentikan.

“Adanya peraturan atau rule of the game di kantor bisa dikatakan mulai diterapkan sejak saya masuk Yayasan Jurnal Perempuan. Banyak hal yang juga kami harus perhitungkan. Kita kan harus juga membayar telepon, overhead kantor, dan sebagainya,” jelas Kristina.

Telah dilakukan beberapa pertemuan di antara mereka untuk menjernihkan beberapa persoalan. Di antaranya pernah dilakukan pertemuan dengan penengah Toeti Heraty Noerhadi selaku pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Namun, upaya tersebut mengalami deadlock. Umi Lasminah dan Laora Arkeman mengajukan tuntutan legal hukum.

Surat tertanggal 09 Juni 1999 yang ditandatangani oleh Nursyahbani Katjasungkana selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) dan Asrifiyanti Damanik, koordinator Pelayanan Hukum, sampai melalui faks berada di Yayasan Jurnal Perempuan. Surat itu berisi undangan pertemuan untuk penyelesaian pemecatan itu. Permohonan bantuan hukum itu atas permintaan Umi Lasminah, Laora Arkeman, Karlina Leksono, dan Lisa Hadiz, salah satu redaktur Jurnal Perempuan.

“Gadis terlihat shock membaca ada nama Karlina Leksono dan Lisa Hadiz di sana,” kata Anityas Sumartini, sekretaris redaksi Yayasan Jurnal Perempuan.

Sayang saya tak berhasil mewawancarai Karlina yang sedang memulihkan kesehatannya setelah dioperasi dan Lisa Hadiz yang dengan halus menolak karena sibuk mengurusi persalinan bayi pertamanya.

Menurut Asnifriyanti Damanik, yang biasa dipanggil Asni, pengacara kasus ini, kekuatan dari kasus ini di pihak penuntut atau pekerja adalah tak adanya proses surat peringatan. “Lebih pada perlakuannya. Harusnya kan ada peringatan secara lisan, secara tertulis, lalu baru di putus hubungan kerja, mereka menuntut keterbukaan.”

Umi Lasminah mengatakan, “Ini adalah persoalan hati manusia, bukan di akal sehat. Soal moral, etika. Berbuat baik untuk orang lain. Memanusiakan manusia.”

“Pada awalnya saya mengenal sosok Gadis khususnya sebagai sosok yang egaliter dan nonstrukturalis akan tetapi beda dalam kenyataannya. Dia strukturalis dan memperlakukan staf selayaknya atasan dan bawahan,” kata Umi.

Setelah hampir satu tahun kasus ini diproses, berdasarkan keputusan Departemen Tenaga Kerja Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jakarta tertanggal 01 Desember 1999 akhirnya Yayasan Jurnal Perempuan memenangi kasus ini. Yayasan Jurnal Perempuan memberikan gaji akhir dan uang pesangon kerja pada Umi Lasminah dan Laura Arkeman.

“Kami tahu dari awal kalau kami akan kalah karena pada dasarnya hukum legal di Indonesia masih shock,” jelas Umi

Asni mengatakan kasus ini bisa naik banding. Dia menyatakan bahwa dua kliennya bukan menyerah. Tapi lebih tidak adanya semangat untuk terus naik banding karena prosesnya lama.

Beberapa organisasi perempuan di Jakarta, seperti Serikat Perempuan Anti Kekerasan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan LBH Apik bereaksi terhadap persoalan itu. Mereka memboikot Yayasan Jurnal Perempuan.

“Menurut informasi yang kami terima, ada kebijakan sepihak terhadap pekerja tanpa melalui tahapan yang seharusnya berlaku dalam peraturan perburuhan, langsung main pecat. Dan itu yang melakukan dan dirugikan adalah teman kita perempuan,“ tutur Syarifah dari Serikat Perempuan Anti Kekerasan dan salah satu presidium Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Mengapa melakukan boikot? “Itu kami lakukan setelah kami mengirimkan surat untuk minta kejelasan dari persoalan ini. Tapi Gadis selalu tidak bisa ditemui. Mungkin karena kesibukannya, ya,” kata Syarifah.

Boikotnya dalam bentuk apa? “Ya kalau ada undangan dari Jurnal Perempuan, kami tidak datang. Terus kami tidak beli produknya,” jawabnya.

Yayasan Jurnal Perempuan menerima implikasi sosial yang cukup besar. Dalam waktu 18 bulan proses hukum itu, bantuan dari lembaga dana yang memberi sponsor sempat terhenti sementara.

“Saya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup 12 orang karyawan yang menggantungkan hidup di yayasan ini. Saya lalui proses hukum ini selama 18 bulan. Dan itu lama sekali. Dalam posisi yang kita tidak bisa berkata benar karena belum ada keputusannya,” ujarnya.

Bagaimana nasib hubungannya dengan Karlina Leksono? “Rekonsiliasi dengan Karlina, saya kira itu membutuhkan waktu lama. Bagi saya, seorang teman itu kalau hanya gebrak-gebrakan meja atau saling memaki atau saling bermusuhan satu minggu atau dua minggu, itu buat saya bisa diterima. Tapi kalau sudah mempersoalkan saya secara hukum, berarti menganggap saya sebagai kriminal. Dan itu sulit bagi saya.”

Saya melihat ada watak yang sangat keras dalam mempertahankan posisinya. “Anda memaafkannya?” tanya saya.

“Kalau maaf sampai sekarang saya memaafkan. Akan tetapi kalau bekerja sama kita harus bertanya dulu pada teman-teman. Ini gimana ya, apakah kita bisa dituntut kedua kalinya? Kita harus berhati-hati,” katanya.

HAWA ruangan kerjanya yang disebut pembantu rumahnya “pondok” itu sangat sejuk. Di sisi kirinya tersusun rapi dalam rak puluhan buku yang kebanyakan tentang filsafat dan feminisme. Di sisi kanan berhadapan dengan jendela terdapat meja tulis besar dengan laptop dan pesawat telepon. Di belakangnya terdapat poster besar Jacques Derrida berbingkai rapi. Di muka ruang kerjanya terdapat kolam renang medium yang sangat biru airnya. Kami berbincang-bincang di ruangan ini.

Gadis Arivia sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang akademisi. Jenjang sekolah yang selama ini ditempuhnya semata-mata untuk kepentingan akademisi. “Pertama profesi saya dosen. Job pertama saya mengajar. Sangat dibutuhkan untuk mengikuti jenjang akademis,” kata Gadis. Dia kini kandidat doktor Universitas Indonesia dengan disertasi Dekonstruksi Filsafat Barat, Menuju Filsafat Berperspektif Feminis.

Tapi Gadis juga merasa capek mengurus urusan manajerial di Yayasan Jurnal Perempuan. “Menurut saya harus ada pergantian. Harus ada penyegaran” tegasnya. Dia pribadi ingin kembali menikmati banyak waktu untuk mengajar, membaca dan menulis. “Saya tidak punya misi untuk menjadikan media ini besar tapi menjadi wacana alternatif bagi perempuan,” katanya.

Walaupun hidupnya mengalir, dalam usaha berbuat sesuatu itu Gadis dikenal dengan karakternya yang keras kepala. “Kelemahan Gadis keras kepala, kelebihannya keras kepala,” ungkap Rocky Gerung, sahabat baiknya. Anityas Sumartini, sekretaris redaksi Yayasan Jurnal Perempuan, juga punya kesan sama, “Dia keras kepala, apa pun yang terjadi.”

Gadis berkomentar, ”Saya nggak tahu saya keras kepala atau tidak. Bagi saya, melakukan sesuatu harus sebaik-baiknya. Misalnya hak-hak prinsipil, yang kalau di bawah kepemimpinan saya, ya harus dipatuhi.”

Suatu hari, Gadis bertemu Rick Polard, laki-laki berkebangsaan Amerika yang dikenalnya sebelum keberangkatannya ke Prancis. Laki-laki itu berwawasan luas dan punya prinsip hidup yang hampir sejalan dengan Gadis. Polard bekerja di Bank Dunia kantor Indonesia bagian sanitasi dan air bersih.

“Rick orangnya dedicated. Dia memulai karirnya jadi guru di Nepal, Pakistan dan Afrika. Hidupnya diabdikan untuk pembangunan,”tutur Gadis. “Dulu, tiap weekend dia sempatkan pergi ke Prancis jenguk saya. Saya kagum ada laki-laki yang mengejar hampir separuh dunia. Yang berarti dia punya komitmen.”

Mereka melangsungkan akad nikah di Bogor pada 9 Januari 1994. “Saya kira kebaikan jadi faktor. Akan tetapi lebih karena saya siap untuk menikah. Saya siap menghadapi konsekuensi. Itu hal yang menarik dan baru. Dan saya mau mencobanya, ”ujar ibu dari Anissa Joice dan Benyamin Arif ini.

Hidup memang terus mengalir. Dan Gadis akan terus mewujudkan obsesinya, kembali mengajar dan Yayasan Jurnal Perempuan yang mapan dalam pandangannya. *

sumber