Archive for November, 2008|Monthly archive page

KPUD Asahan Terima 16 Pengaduan Tentang Caleg

Minggu, 12 Oktober 2008 | 17:05:03 | 17 klick!

Kisaran, Sebanyak 16 pengaduan diterima KPUD Asahan dari nasabah asuransi, LSM, kelompok perwiritan dan para karyawan perusahaan perkebunan karena merasa 8 caleg dari beberapa partai tidak layak dicalonkan.

Anggota KPUD Asahan Drs Edi Prayetno kepada SIB, Jumat (10/10) menyebutkan, ke-16 pengaduan tersebut di antaranya dilayangkan LS-ADI yang ditandatangani sekretarisnya Aditya Pramana. Dalam pengaduannya LS-ADI meminta agar KPUD Asahan membatalkan pencalegan Drs Bindu Silaban dari Partai Gerindra, Drs Husni dan Drs Rukiah Sinambela dari Partai Hanura karena diduga masih aktif sebagai PNS. Selain itu LS-ADI juga meminta agar pencalegan Drs Saiful Hamri dari PDI-Perjuangan dibatalkan karena statusnya masih sebagai tersangka kasus pemalsuan surat.

Sementara itu, KPUD Asahan juga menerima pengaduan 5 nasabah Asuransi Jiwa Nusa Life Financial yang merasa dirugikan oleh branch manager perusahaan tersebut yakni, Toga Lumbangaol (44) penduduk Kisaran Timur yang dicalonkan oleh salah satu parpol. Ke-6 orang pengadu meminta agar KPUD Asahan mencoret nama Toga Lumbangaol sebagai caleg karena telah merugikan para nasabah. ”Gimana mau menjadi Bapak Dewan kalau belum jadi saja sudah makan uang rakyat,” ujar salah seorang warga dalam pengaduannya.

Sedangkan Caleg nomor 1 dari Partai Hanura di Dapem II Nurasli Pujiono SE diadukan ke KPUD Asahan, karena statusnya masih karyawan PTPN III Huta Padang. “Sebanyak 7 pengaduan perihal status Nurasli Pujiono SE,” tegas Edi Prayetno sembari menambahkan Caleg nomor 1 dari Partai Gerindra di Dapem IV bernama Iqbal diadukan 3 kelompok perwiritan dengan alasan tidak pernah dikenal dan tak pernah dikunjungi oleh sang caleg. “Ini kan lucu,” ujar Edi sembari menunjukkan surat aduan ketiga kelompok perwiritan tersebut kepada SIB.

Menanggapi pengaduan tersebut, lanjut Edi Prayetno, pihaknya telah memanggil para caleg untuk dimintai keterangan. Bila pengaduan tersebut dapat menggugurkan maka diminta pertanggungjawabannya. ”Ketiga caleg yang diadukan LS-ADI telah mampu menunjukkan surat pensiunnya,” tegas Edi Prayetno sembari menyebutkan bila pengaduan tersebut tidak dapat menggugurkan maka pihaknya hanya memberitahu kepada caleg yang bersangkutan bahwa ada pengaduan namun tidak menggugurkan. “Toga Lumbangaol sudah kita panggil perihal pengaduan para nasabahnya,” ujar Edi Prayetno. (S23/d)

Sumber: SIB
http://www.kpusumut.org/index.php?open=view&newsid=1654

Pembelian Mobil KPU Ditolak

Friday, 01 August 2008
Menteng, Warta Kota
SEJUMLAH aktivis menolak rencana pembelian tujuh mobil dinas baru untuk pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang akan menelan dana Rp 2,1 miliar, karena dianggap memboroskan anggaran pemilihan umum (pemilu). Sebagai wujud protes, aktivis yang bergabung dalam Lingkar Madani (Lima) dan Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LSADI), dalam aksi unjuk rasanya di KPU memberikan hadiah kepada petugas KPU sejumlah mobil mainan bermerek Porsche, Ferrari, BMW, dan Mercedes. Aksi damai itu berlangsung di depan pintu gerbang KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/8). Saat melakukan aksinya, para aktivis sudah melengkapi tujuh mobil mainan itu yang berjumlah tujuh buah dengan masing-masing dituliskan nama tujuh anggota KPU.
Namun, tujuh buah mobil mainan, yang akan dihadiahkan oleh Lima Jakarta dan LSADI kepada KPU batal dilakukan. Soalnya, meski berunjuk rasa dengan tema yang menyentil niat anggota KPU untuk mempunyai mobil baru, tidak ada anggota KPU yang bersedia menemui aktivis tersebut. Di antaranya tampak Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan anggota KPU Endang Sulastri, yang sedang berkantor di Gedung KPU tidak berminat meladeni aksi damai tersebut.
Rencananya, sejumlah mobil mainan itu akan diserahkan kepada tujuh anggota KPU. Niat tersebut dihalangi oleh sejumlah polisi, yang antara lain menanyakan surat izin dan surat permohonan bertemu anggota KPU. Setelah gagal melakukan tindakan untuk menemui anggota KPU, akhirnya mereka tertahan di depan pintu gerbang KPU.
Para aktivis itu kemudian membawa kembali kado yang akan dijadikan hadiah itu. ”Sesuai dengan data, anggaran pembelian mobil untuk anggota KPU di seluruh Indonesia bernilai fantastis Rp 188 miliar. Sebanyak Rp 2,1 miliar di antaranya dianggarkan untuk pembelian mobil bagi tujuh anggota KPU Pusat. Ini sangat memprihatinkan dan harus ditolak!” kata Direktur Lima Jakarta, Said Salahuddin.
Said menambahkan, aksi simpatik yang dilakukan adalah bentuk kesadaran politik. ”Apa yang dilakukan adalah gerakan moral. Kami terkejut karena ada rencana pembelian mobil baru untuk tujuh anggota KPU itu. Padahal mobil dinas yang ada masih bagus dan seharusnya penghamburan biaya tidak perlu dilakukan KPU, yang sebelumnya tersandung masalah korupsi. Karena itu jangan sampai KPU kali ini mengalami hal serupa.” katanya.
Dalam aksinya itu, para aktivis membentangkan spanduk dan poster berbagai tulisan yang mengkritik rencana tersebut. Di antaranya terdapat kalimat untuk menolak rencana tersebut seperti: Ayo KPK Audit KPU! Mobil Baru No, Fokus Pemilu Yes, Mobil Baru? Jadwal Tahapan Pemilu Molor Mulu.
Terkait dengan tanggapan KPU terhadap aksi damai yang dilakukan, sejumlah nomor telepon anggota KPU seperti I Gusti Putu Artha, Andi Nurpati, Endang Sulastri, Abdul Azis, Sri Nuryanti, termasuk no telepon Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, yang dihubungi kemarin, dalam keadaan tidak aktif.
Secara terpisah, Humas KPU, Lukmansyah, menyatakan, tidak mengetahui aksi yang dilakukan sejumlah aktivis tersebut, tapi saat ditanya tentang rencana pembelian mobil baru itu, menurut dia sudah melalui proses dan pembahasan. ”Jadi berpedoman kepada bagian logistik dan sesuai dengan petunjuk dari Pak Azis (Abdul Azis, anggota KPU—Red), yang membawahinya. Anggaran KPU juga sudah disetujui oleh DPR,” katanya. (moe)

Sumber:

http://www.wartakota.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6514