Pengalihan Aset Pemkab Asahan Kembali Dipermasalahkan

Sekelompok mahasiswa Asahan yang tergabung dalam Lingkar Study Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) kembali mempermasalahkan pengalihan aset Pemkab Asahan. Bahkan membawa persoalan pengalihan aset Pemkab Asahan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), baru-baru ini. Pasalnya, mereka merasa tidak puas atas kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran dalam mengusut kasus pengalihan lahan eks RS Panti Nirmala di Kecamatan Limapuluh.

“Di depan gedung Kejagung RI di Jakarta kami melakukan aksi yang akhirnya diterima oleh Kasubdit Hubungan Antar-Lembaga Non Pemerintah (Hubaga) Kejagung RI Aditya Susanto,” ungkap Aditiya Prahmana kepada sejumlah wartawan, Rabu (2/1), di Kisaran.

Diakuinya, aksi yang dilakukan pada 27 Desember 2007 lalu semata-mata bertujuan agar supremasi hukum yang menjadi agenda reformasi dapat terwujud. “Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menegakkan supremasi hukum, apalagi kasus ini sudah dua tahun lebih tidak menunjukkan titik terang,” ungkapnya lagi sekaligus mengakui bahwa hal itu juga merupakan bentuk protes kepada pihak Kejari Kisaran.

Saat melakukan aksi yang dikoordinir bersama rekannya Ahmad Fitriadi dan kemudian diterima pihak Kejagung, mereka memaparkan kronologi persoalan Panti Nirmala yang melibatkan orang nomor satu di Asahan. Mereka juga mendapat sambutan positif dari pihak Kejagung, bahkan pihaknya ditawari bila dalam tempo 2 minggu ini berkas yang diserahkan tidak digubris, diharapkan ada delegasi mahasiswa untuk mempertanyakan itu kembali.

“Mudah-mudahan dengan turunnya kami ke Kejagung, kasus ini akan diangkat kembali,” ungkap mahasiswa tersebut.

Dalam kesempatan itu, mereka juga beraudiensi ke DPR RI membawa persoalan itu dengan harapan pihak DPR RI dapat melakukan tekanan politik dalam mempercepat penanganan kasus tersebut.

“Di DPR RI kami bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq,” ungkap Aditiya yang juga Sekjend LS-ADI.

Dari pertemuan itu, anggota DPR RI berjanji akan membahas persoalan tersebut dan selanjutnya dilimpahkan ke Komisi II untuk ditindaklanjuti ke instansi penyidik hukum. “Besar harapan kami dan harapan masyarakat Asahan persoalan ini akan diusut secara tuntas,” tandasnya lagi.

Dirinya menyadari bahwa kasus Panti Nirmala yang mengendap lebih dua tahun merupakan simbol kebobrokan supremasi hukum di Asahan. “Kasus ini menjadi simbol kebobrokan supremasi hukum di Asahan,” tukasnya lagi.

Karena pada awal pemeriksaan ini, direktur salah satu developer sudah sempat ditahan oleh Kejari Kisaran, namun akhirnya dibantar karena pertimbangan kondisi kesehatan. Sementara Bupati Asahan Drs H Risuddin telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana terlihat dalam surat mohon izin pemeriksaan yang dilayangkan oleh Kejari Kisaran kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menyikapi hal itu, Koordinator LBH Publiek Zasnis Sulungs menyambut positif apa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Asahan yang peduli terhadap supremasi hukum, dengan membawa persoalan ke pemerintah pusat.

Bahkan, pihaknya juga telah meminta bantuan kepada lembaga ICW di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan ICW di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus itu,” ungkap Zasnis.

Sementara itu, Bupati Asahan Drs H Risuddin yang dikonfirmasi sejumlah wartawan beberapa waktu lalu dan telah dilansir di media cetak mengakui bahwa pengalihan lahan seluas 12,09 hektar dilakukan secara cuma-cuma dan lahan itu juga tidak termasuk dalam aset daerah.

Apalagi dalam proses ruilslag itu, mantan Bupati Asahan Rihold Sihotang memiliki andil dalam pengalihan lahan tersebut. “Kalaulah itu merugikan negara, harusnya mantan Bupati Asahan diperiksa terlebih dahulu,” ungkapnya sebagaimana yang dikutip dari salah satu media massa.

Bahkan, dirinya menyangkal bahwa ada kerugian negara akibat hal tersebut, sebab pengalihan lahan dilakukan secara cuma-cuma kepada masuarakat apalagi diperuntukkan untuk membangun perumahan PNS, anggota TNI/Polri dan masyarakat,” sebutnya lagi.

Terlepas dari semua itu, yang jelas pihak penyidik harus mengusut kasus tersebut, hingga akhirnya ditemukan titik terang tentang penyimpangan atau tidak dalam pengalihan lahan.

“Proses hukum yang seharusnya membuktikan bahwa pengalihan itu telah merugikan negara atau tidak,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kisaran, Raja Kamaluddin, menanggapi hal ini.

Sumber: Harian Global

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: