Jangan Memberangus Ormas

Republika, Jumat, 16 Juni 2006

Jangan Memberangus Ormas

Oleh : Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)

Saat ini, berkembang pemikiran agar pemerintah membubarkan beberapa ormas yang dianggap menjadi sumber dan biang keladi terjadinya kekerasan di
Indonesia. Ide ini dipicu oleh kenyataan maraknya penggunaan kekerasan dalam mengatasi perbedaan pendapat dan paham ketika menghadapi persoalan yang menimpa bangsa
Indonesia.

Ide ini disambut pemerintah dengan sigap. Menteri Dalam Negeri menyatakan akan melakukan penertiban terhadap beberapa ormas (dan juga LSM) yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Selain itu ditemukan beberapa ormas dan LSM yang mengarah pada permusuhan dan SARA (TNR, 8/6).

Penertiban dilaksanakan dengan dasar Undang-undang No 8/1985 tentang Ormas dan Peraturan Pemerintah No 18/1986 tentang Ormas. Dalam aturan tersebut ormas dan LSM dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebarkan permusuhan dan SARA, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, merongrong kewibawaan dan mendiskreditkan pemerintah, menghambat program pembangunan, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Tak cukup dengan hal itu, Presiden SBY juga mengungkapkan janji akan memberi sanksi bagi beberapa ormas yang dinilai cenderung melakukan kekerasan. Ormas semisal FPI, MMI, dan FBR disebut presiden sebagai contohnya. Tetapi juru bicara Presiden meralat pernyataan bahwa Presiden menyebut nama-nama ormas yang dimaksud (Detik.com, 14/6).

Ormas dan parpol

Memang, salah satu yang tersisa dalam laju transisi demokrasi
Indonesia saat ini adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat ketika menghadapi persoalan bangsa. Terbiasa dengan satu pandangan dan sikap dominan pemerintah, ‘masyarakat baru’ reformasi, kini dikejutkan dengan kenyataan bahwa satu prinsip tertentu dapat disikapi dengan berbagai pendapat.

Tak jelas benar dari mana datangnya ide dan nafsu untuk memberangus ormas-ormas yang ada dan legal. Satu sikap dan cara yang sejak zaman orde baru ditentang, kini seolah mendapat kembali legalisasi hukumnya. Uniknya sikap inipun didasarkan pada nilai demokrasi. Demokrasi, katanya, tak boleh anarki. Dan karenanya, harus ada seperangkat cara untuk memberangus keberadaan ormas yang dinilai meresahkan masyarakat. Cara pandang ini, tak sepenuhnya salah.

Memang semestinya harus ada cara yang tepat untuk menutup sebuah organisasi yang dirasakan sangat tidak sesuai dengan dasar-dasar satu negara. Sekalipun begitu, cara ini –jika tak dikelola dengan baik dan hati-hati– akan dapat berimplikasi serius dan bahkan dapat mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri.

Lebih-lebih pemberangusan tersebut diserahkan sepenuhnya ke tangan pemerintah. Satu sikap yang bukan saja mundur tetapi juga seolah menyerahkan ‘daging kepada singa’. Inilah kebiasaan bangsa kita yang seolah tak pernah berubah. Memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah untuk mengatasi segala hal yang sesungguhnya menjadi urusan masyarakat sipil. Kegagalan membangun dialog sesama warga akhirnya berujung kepada kekuasaan pemerintah.

Mendasarkan sikap pada UU No 8/1985 tentang Ormas akan menimbulkan banyak kontradiski. Pertama, UU ini sendiri mestinya sudah harus dibatalkan. Sebab UU No 8/1985 pada dasarnya dibuat untuk memperkuat kekuasan rezim orde baru. UU ini sepenuhnya bersifat sentralistik dan menempatkan pemerintah memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur kehidupan organisasional masyarakat sipil di mana seluruh ormas harus masuk ke dalam pembinaan pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pembekuan dan pembubaran terhadap pengurus ormas apabila ormas melakukan kegiatan yang dilarang dalam undang-undang keormasan, tanpa ada prosedur pengawasan lewat jalur hukum dalam penggunaan wewenang ini (Pasal 12- 13).

UU ini juga menempatkan kewajiban ormas untuk menganut satu-satunya paham ideologi bernegara yakni pancasila. Hal ini terlihat di dalam isi dan penjelasan UU No 8/1985 tersebut yang menyebut kata ”Pancasila” sebanyak 29 kali. Karena itu, pemerintah dapat membubarkan ormas jika tidak menganut Pancasila. Selain itu, demi memudahkan kontrol, negara juga tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi.

Karena semangatnya memberi ruang kekuasaan bagi pemerintah begitu besar, maka napas dalam UU itu terlihat sangat kontradiktif dengan semangat reformasi. Dalam UU ini, pemerintah ditempatkan sebagai penentu segalanya. Jelas sistem ini tak akan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat. Kehidupan ormas di zaman orde baru merupakan contoh nyata akibat UU No 8/1985 yang represif.

Kedua, sejalan dengan perkembangan reformasi, UU yang senapas dengan UU No 8/1985 ini telah dicabut. Sebut saja UU yang mengatur tentang partai politik dan sistem pemilu. Berbeda jauh dengan UU sebelumnya, UU No 31/2002 tentang Partai Politik bahkan tak mewajibkan parpol menyebut Pancasila sebagai satu-satunya dasar dan ideologi parpol. Parpol bahkan dapat mencantumkan ciri tertentu parpolnya selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU Parpol (pasal 5 ayat 2).

Ketiga, masih mengikuti logika UU Parpol, tata cara pembubaran parpol pun diatur sedemikian rupa. Tak ada satu lembaga pun tak terkecuali pemerintah yang dapat membubarkan parpol kecuali Mahkamah Konstitusi (pasal 20c). Pembubaran hanya dapat dilakukan setelah mereka terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh UU. Seperti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 45, mengancam NKRI, dan menganut paham Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dalam konteks inilah maka pembubaran ormas semestinya hanya dapat dilaksanakan melalui pengadilan. Harus ada pengadilan yang layak bagi setiap ormas yang hendak dibubarkan. Hak mereka untuk membela diri tetap harus dijamin. Dalam hal ini, semestinya kewenangan pemerintah hanya bersifat administratif. Yakni menjalankan administrasi keputusan pengadilan atas satu ormas tertentu.

Pelayan

Sejalan dengan itu, saat ini, pemerintah sendiri melalui Menteri Pendayaan Aparatur Negara sudah menyerahkan draf RUU Administrasi Negara kepada DPR. Dalam RUU tersebut dengan tegas dibedakan antara pemerintah dan negara: Dua indentitas yang selama ini sangat kabur di
Indonesia.

Prinsip utama dari RUU ini adalah menempatkan pemerintah sebagai semata-mata pelayan masyarakat, bukan penguasa mereka. Sekalipun begitu, karena dalam pelayanan tersebut membutuhkan seperangkat peraturan, pemerintah diberi wewenang diskresi; wewenang otoritatif pemerintah untuk membuat kebijakan secara sepihak. Tapi jelas, diskresi bukan untuk otoritarianisme. Karena itu, diskresi hanya mungkin diterapkan dengan semangat membela korban (objek) diskresi.

Karena pada hakekatnya keberadaan partai politik dan ormas tidak berbeda jauh, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama yakni melakukan agregasi politik atas kepentingan masyarakat luas maka sudah semestinya ruh dan prinsip-prinsip pengaturan atas dua model organisasi ini pun tidak berbeda. Dengan begitu, pembubaran ormas hanya mungkin dilakukan setelah melalui proses pengadilan. Bukan atas dasar kekuasaan pemerintah. Inilah yang membedakan zaman orde baru dengan era reformasi.

Ikhtisar

Menyerahkan pemberangusan ormas dan LSM kepada pemerintah sama dengan menyerahkan ‘daging kepada singa’. Seperti memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah untuk mengatasi urusan masyarakat sipil.

Pembubaran ormas tak tepat didasarkan pada UU No 8/1985 tentang Ormas. UU untuk memperkuat kekuasaan orde baru tersebut mestinya sudah dibatalkan karena tak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

Pembubaran ormas harus diserahkan kepada pengadilan, bukan pemerintah. Pembubaran ormas oleh pemerintah hendaknya hanya bersifat admnistratif, yaitu menjalankan putusan pengadilan.[]

5 comments so far

  1. […] Jangan Memberangus Ormas […]

  2. ibn Ghifarie on

    Ormas Radikal; Watak Barbar

    Maraknya Ormas yang ada diIndonesia. Tak selamanya berjalan mulus, terkadang mendapatkan krikil dari kelompok tertentu. Sebut saja, kelahiran Hijbu Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Betawi Rempug (FBR). Pasalnya, saat mereka melakukan tugas suci sebagai penyebar risalah Tuhan melalui Amar ma’ruf nahyi munkar dengan cara anarkis. Bahkan terkadang main hakim sendiri. Lantas dimanakah polisi, tentara sebagai pengayom keamanan masyarakat?

    Meski begitu, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan keputusan penertiban ormas supaya dapat mencegah terjadinya pertumpah darah di Bumi Nusantara. Pengeluaran SK itu, menuai protes. Dikalangan tertentu, pelarangan dinilai terlalu mengada-ngada, bahkan politis. Karena ditunggagi oleh satu kelompok tertentu. Sementara di golongan lain, tindakan tersebut merupakan bentuk kepedulian penguasa dalam membangun kehidupan yang rukun, damai dan menyapa perbedaan. Malahan bagi Sultoni, pemerintah kita ini pintar mengalihkan perhatian masyarakat. Dari isu mendasar tentang peningkatan kesejahteraan, penanggulangan bencana alam, kasus illegal loging, korupsi yang ternyata tidak mudah dibasmi.

    Selain itu, nyatanya masyarakat kita mengidam gangguan penyakit dan berwatak barbar. Bila beberapa tahun kebelakang, masyarakat Indonesia menjadi pengikut setia Sumanto, pemakan daging mayat manusia. Kini, rakyat bumi pertiwi sedang terjangkit virus akut dan pelik itu bernama neo-flu burung. Lihat saja, setiap masyarakat mendapatkan persoalan mulai dari beda pendapat, kemauan, pencitraan, referen, multi krisis sampai aspek keyakinan sekalipun di selesaikan dengan adu tojos, bukan dengan kepala dingin dan hati pemurah.

    Maka wajar bila tokoh sekaliber Safi’i Maarif (mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Rike Diah Pitaloka (aktifis Perempuan) menilai Ormas yang sering berlaku anarkis dalam melakukan tugas mulianya dengan sebutan “Preman Berjubah”. Bukankah, ketika kita menafikan orang lain sebagai bentuk keragaman yang telah Tuhan anugrahkan kepada kita dan bertindak seenak gue atau perhimpunan tertentu. Saya kira, prilaku ganjil tersebut bukan lagi telah mengikuti tradisi Barbar tapi melestarikannya. Nau’dzu billah min dzalik [Ibn Ghifarie]

    cag rampes, Pojok PusInfoKomp 18/07;02.34 wib

  3. mifka on

    hati-hati ormas didikan Soeharto!

  4. muhadir on

    Saya sangat tidak mengerti ulah, sikap & tindakan yang mereka lakukan. Sebagai tokoh masyarakat seharusnya mereka bersikap santun & menjunjung tinggi ajaran agama, bukan malah mencemarkan dan mencederai nilai luhur agama..

    Sikapnya bagaikan bangsa bar-bar, atau hidup di rimba belantara. Sangat disayangkan…

    Pemerintah harusnya tegas, kalau jadi pejabat ya lego lan legowo, jangan takut dicopot dan akirnya saling lempar tanggung jawab. Mau jadi apa negara ini kalau sikap pengambil keputusan seperti ini…

    Jangan takut ambil keputusan yang tepat dan tegas hai para pejabat, selamatkan negara ini…. jangan ada yang goiyahkan Pancasila.

    Semoga Allah senantiasa melindunggi kesungguhan dan kejujuran kita.

    Wass

  5. muhadir on

    Bagus, pemerintah sby jempol


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: