Nasib Akbar di Tangan Mega

Kalau Megawati setuju dibentuk Pansus Bulog II, maka, bisa dipastikan Akbar Tandjung akan kesulitan. Bukan tak mungkin, ia lengser dari DPR RI. Ini karena sudah banyak bukti otentik yang sulit dipertanggungjawabkan oleh Akbar.

Jakarta, DM
Akhirnya, usul pembentukan Pansus Dana Nonbujeter Bulog yang diduga melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung diserahkan kepada Wakil Ketua DPR AM Fatwa. Usul inisiatif itu ditandatangani 50 anggota DPR dari lima fraksi, yakni F-KB, F-PDIP, F-PPP, F-PDKP, dan F-PBB yang disampaikan Tari Siwi Utami dari FKB didampingi Julius Bobo (FPDI-P) dan Ahmad Satibi (FKB), Selasa, di Jakarta.

Lucunya, AM Fatwa sempat menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini sudah ditangani Kejakgung, maksudnya ingin menolak Pansus. Tapi, lanjutnya, ia sendiri menyadari bisa saja kasus tersebut diproses melalui mekanisme DPR. “Jadi saya rasa ini lebih fair,” ungkapnya.

Tapi Fatwa mengingatkan kasus dana nonbujeter berbeda dengan kasus Dana Yanatera Bulog yang melibatkan Presiden Gus Dur. Karena pada saat itu Gus Dur merupakan Presiden atau pemerintah dan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sementara kasus Akbar sudah berlangsung lama, yakni saat yang bersangkutan menjabat Mensesneg.

“Kalau kasus itu akan dikaitkan dengan porsinya sebagai Ketua DPR, maka sanksinya didasarkan pada kode etik DPR. Tapi saya belum bisa memprediksikan,” ungkapnya sedikit membela. Jadi, haruskah ini dibedakan hanya karena sudah dua tahun lalu? Fatwa menjelaskan dalam rapim DPR Selasa ini Akbar sudah menyatakan dia tidak akan lari dari tanggung jawab atas kasus tersebut. Tapi Akbar hanya akan menjelaskan secara rinci kasus itu kepada pihak Kejakgung.

Padahal, dulu, Akbar Tandjung adalah orang yang getol menyeret Gus Dur ke politik, mesti kasusnya sudah ditangani Kejakgung. Kini dia harus menghadapi hal yang sama. Dalam pengamatan Mantan Menhan Mahfud MD, nasib Ketua DPR Akbar Tandjung berada di tangan Megawati. Menurutnya, terbentuk atau tidaknya Pansus dana nonbujeter Bulog atau yang kini ngetop dengan Pansus Buloggate II tergantung atas persetujuan Mega. “Selamat dan tidaknya Akbar Tandjung atau terbentuk dan tidaknya Pansus tergantung pada Megawati. Kalau Mega setuju Pansus dibentuk sesuai dengan prinsip hukum. Saya kira kasus ini akan terus berjalan,” kata Mahfud MD usai diskusi tentang Rancangan Amandemen UUD 1945 di Atmajaya, Jakarta, Selasa (23/10/2001).

Mahfud tak setuju dengan pendapat bahwa Pansus Buloggate II tak perlu dibentuk karena proses hukumnya sudah berjalan. Menurut dosen hukum pasca sarjana UGM itu, tak masalah Pansus tetap dibentuk sementara proses hukumnya berjalan. “Dulu saat menyangkut Gus Dur, proses hukum kasus Bulog sudah berjalan bahkan tersangka sudah ke pengadilan. Nggak apa-apa proses hukum berjalan, proses politik juga berjalan seperti yang selama ini dilakukan DPR dan MPR,” katanya.

Sebagaimana diberitakan keterlibatan Akbar dalam kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog dibongkar oleh matan Kabulog Rahardi Ramelan. Rahardi yang menjadi tersangka kasus itu menyatakan, Akbar yang menjabat sebagai Mensesneg era pemerintahan Presiden Habibie menerima dana non bujeter Bulog Rp 40 miliar.

Akbar sendiri mengakui menerima dana Bulog tersebut. Akbar menjelaskan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada sebuah yayasan untuk disalurkan sebagai pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS). Sementara ditanya apa nama yayasan itu, Akbar mengaku lupa. Akbar menyatakan akan menjelaskan semua masalah itu di depan Kejagung.

Sementara, Kejagung kini tengah meminta ijin Presiden Mega untuk memeriksa Akbar. Karena itu, menurut Mahfud MD, Akbar Tandjung seharusnya dengan kebesaran hati minta non aktif dari jabatannya sebagai ketua DPR dan tidak perlu diminta mundur oleh orang lain. Ini untuk mempermudah jalannya pemeriksaan. Demo di Kejagung Puluhan mahasiswa dari Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) mendesak agar Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung yang diduga terlibat penyelewengan dana non bujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar segera diseret ke pengadilan.

Agar AKbar segera ditangani, mereka lantas menggelar demo di depan gerbang Kejkagung, Jl.Hasanudin, Jakarta Selatan, Selasa (23/10). Dalam aksinya, mereka meminta Jaksa Agung untuk mengusut tuntas para koruptor yang terlibat dalam kasus Bulog. “Rachman jangan hanya diam,” teriak salah seorang pengunjuk rasa. Selain menuntut Akbar, mereka juga menuntur agar mantan Kabulog Rahardi Ramelan dan mantan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto diseret ke pengadilan.

Para demonstran juga menuntut DPR segera membentuk Pansus guna mengadili pejabat Orba secara politik. “Jangan hanya Gus Dur yang diturunkan. Tapi Golkar juga harus dihancurkan karena telah menilep dana Bulog Rp 40 miliar,” kata salah seorang peserta demo.

Dalam aksi itu, mereka mengibarkan panji LS-ADI dan membawa poster yang berisi tuntutan antara lain, “Usut dan Tangkap Tikus-Tikus Dana non Bujeter Bulog”, “Jerat Rahardi, Akbar dan Wiranto ke Pengadilan” dan “Seret Tikus Bulog ke Tiang Gantungan”.

Aksi tersebut tak mendapat pengawalan ketat. Sementara jalur Blok M ke arah Sudirman maupun sebaliknya macet, namun bukan karena aksi tersebut. Kemacetan terjadi akibat ulah tak disiplin sopir mikrolet yang ngetem di lampu merah setelah perubahan rute terminal Blok M. dt,sn,ma

Sumber

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: